Untuk Hentikan Isu SARA Pada Pilgub DKI Putaran 2, Ibu Mega Sampai Membuat VIDEO Seperti Ini

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan kepada warga DKI Jakarta untuk menghentikan menebarkan isu SARA selama Pilgub DKI putaran kedua.

Untuk Hentikan Isu SARA Pada Pilgub DKI Putaran 2, Ibu Mega Sampai Membuat VIDEO Seperti Ini

Hal ini diungkapkan Megawati dalam sebuah video berdurasi 1 menit 19 detik yang diterima merdeka.com, Jumat (31/3/17).

Dalam video tersebut, Megawati juga mengingatkan bahwa saat ini warga DKI sedang mencari pemimpin untuk menggerakkan roda pemerintahan, bukan mencari pemimpin agama.

Pesan selanjutnya yang disampaikan Megawati adalah harapan agar semua pihak membantunya untuk bisa memenangkan Pilgub DKI putaran kedua.

Sebagaimana diketahui, PDIP mengusung pasangan Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat dalam Pilgub DKI.

Berikut isi lengkap video tersebut:

Saudara-saudara sekalian, warga, masyarakat Jakarta yang saya cintai

Saya ingin bersama menyampaikan supaya nanti pada putaran kedua, kita harus selalu saling mengingatkan bahwa ini sebenarnya adalah sebuah Pilkada yang sama saja dengan yang lain.

Sehingga dengan demikian kita tidak boleh mempergunakan isu-isu SARA, karena kita ini adalah warga negara bersama dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agen Sakong & Bandar Sakong

Dan untuk itu, tentunya kita harus selalu mengingatkan kepada masing-masing kita, bahwa kita bukannya sekarang sedang mencari pemimpin agama, tetapi kita sedang mencari pemimpin pemerintahan.

Saya sangat berharap bantulah saya untuk bisa memenangkan pada putaran kedua ini, untuk bisa mendapatkan pemimpin pemerintahan yang benar-benar akan melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin yang baik.




Sumber : Merdeka

Sindiran Pedas Ruhut Sitompul Untuk Sandiaga Uno, Gara Gara Tidak Berani Datangi Panggilan Polda Metro Jaya

Juru bicara Ahok, Ruhut Sitompul, menilai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak taat terhadap hukum.

Sindiran Pedas Ruhut Sitompul Untuk Sandiaga Uno, Gara Gara Tidak Berani Datangi Panggilan Polda Metro Jaya

Sebab, Sandiaga sempat meminta agar panggilan Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penggelapan tanah senilai Rp 7 miliar dijadwal ulang.

"Bayangkan, masih calon kan, belum jadi pejabat negara sudah mulai mengatur hukum. Mau ke mana negara kita dengan nomor 3 ini," kata Ruhut setelah menghadiri HUT 17 Banteng Muda Indonesia di Jalan Cianjur, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2017).

Padahal, kata Ruhut, calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu taat hukum. Setiap pemanggilan dan sidang kasus dugaan penistaan agama selalu hadir.

"Seorang Ahok ya, dia gubernur, dia lagi cuti, tapi sangat patuh pada hukum. Dipanggil datang. Bisa dibayangkan yang nomor 3 itu minta diundur," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Sandiaga awalnya dipanggil Polda Metro Jaya pada 21 Maret lalu, namun dia tidak hadir dan meminta agar pemanggilan dijadwal ulang sampai kampanye selesai.

Pada akhirnya, Sandiaga menyatakan akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada 31 Maret 2017 besok. Sandiaga mengatakan ini adalah panggilan pertamanya.

Kasus ini berawal ketika Sandiaga bersama rekan bisnisnya, Andreas Tjahyadi, dilaporkan oleh Fransiska Kumalawati Susilo ke Polda Metro Jaya pada Rabu (8/3/17) lalu.

Laporan terkait pidana penggelapan saat melakukan penjualan sebidang tanah di Jalan Raya Curug, Tangerang, Banten, pada 2012.

Tuduhan yang diajukan Fransiska kepada Andreas dan Sandi adalah pidana penggelapan sebagaimana diatur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sumber : Detik

Remaja 17 Tahun Membongkar 'Kesalahan' di Data NASA

Remaja 17 Tahun Membongkar 'Kesalahan' di Data NASA - Seorang mahasiswa Inggris 17 tahun, Miles Solomon, melihat adanya kesalahan dalam data NASA saat mengerjakan proyek fisika sekolah. Terlebih lagi, remaja itu tahu bahwa sensor radiasi di Stasiun Antariksa Internasional (ISS) tidak bekerja dengan benar.

Sensor benar-benar menangkap "data palsu". Setelah ia menemukan kesalahan, Solomon diemail NASA, yang mengatakan "menghargai" umpan balik tersebut dan bahkan mengundang dia untuk membantu memperbaiki masalah tersebut.

Sekolah Menengah Tapton, Salomo, di Sheffield mengambil bagian dalam sebuah proyek dari Lembaga Penelitian di Sekolah (IRIS) yang menyediakan siswa dengan data ilmiah yang nyata dari pembacaan radiasi NASA.

Pengukuran tingkat radiasi dari tugas astronot British Tim Peak di ISS pada Desember 2015, diambil setiap 4 detik. Para siswa didorong mencari anomali dan pola yang menjanjikan.

Ternyata, remaja tersebut melihat kesalahan yang tidak terlihat NASA selama 15 bulan. Para ilmuwan mengatakan bahwa mereka benar-benar tidak tahu tentang keberadaan kesalahan tersebut, tapi kemungkinan tersebut sekali atau dua kali setahun mungkin terjadi, meskipun tidak setiap hari.

Penemuan kesalahan ini disambut NASA dan IRIS, yang menciptakan kesempatan untuk mendapatkan ilmu nyata di dalam kelas. Mereka berharap, kerjasama semacam ini dapat menginspirasi siswa untuk menjadi ilmuwan.

Sumber: suara.com

Ucapan Anies Saat Debat Final Di Mata Najwa Membuat Ahok Sedih Mendengarnya

Ucapan Anies Saat Debat Final Di Mata Najwa Membuat Ahok Sedih Mendengarnya - Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku sedih mendengar pernyataan calon gubernur DKI nomor pemilihan tiga Anies Baswedan.

Pada program acara Mata Najwa di Metro TV, Senin (27/3/2016) malam, Anies mengatakan ingin memecat Ahok dari jabatan Gubernur DKI.

"Makanya saya sedih saya," kata Ahok, di gedung Metro TV, Kedoya, Jakarta Barat.

 Kesedihan Ahok itu lantaran sebelumnya Anies berencana menjadikannya sebagai penasihat.

Rencana itu sempat disampaikan Anies bersama calon wakil gubernur yang mendampinginya, Sandiaga Uno jika berhasil menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

"Kan dia ngomong di media, (Ahok mau dijadikan) penasihat. Tadi enggak ada ngomong penasihat lagi, mau dipecat beneran saya. Sedih aja," kata Ahok.

Dalam acara Mata Najwa, pembawa acara Najwa Shihab sempat menyebut bahwa persepsi kepemimpinan Ahok adalah ceplas ceplos, apa adanya, mudah marah, dan mudah memecat anak buah.

Sedangkan Anies dipersepsikan santun, tidak tegas, dan tidak berani pecat anak buah.

Menjawab hal itu, Anies menyebut dirinya tengah berusaha memberhentikan Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Tidak mungkin memecat anak buah? Sekarang saja saya sedang berusaha memberhentikan Pak Basuki dari gubernur. Jadi bagaimana kita enggak berani (pecat), apalagi anak buahnya, gubernurnya aja mau diberhentiin," kata Anies.

Menjawab Anies, Ahok menjelaskan pihak yang bisa memecat dirinya adalah warga Jakarta.

"Kontrak saya sampai Oktober 2017. Dalam hal ini, saya memang anak buahnya Pak Anies. Karena saya pelayan warga Jakarta, jadi kalau (Anies) mau mecat saya, bukan sebagai calon gubernur tapi sebagai warga DKI," kata Ahok.

Sumber : Kompas

Berikut Alasan Fahri Kritik Ahok Soal Tata Pembangunan Simpang Susun Semangi

Berikut Alasan Fahri Kritik Ahok Soal Tata Pembangunan Simpang Susun Semangi - Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membanggakan proyek simpan susun Semanggi yang dibangun oleh perusahaan swasta sebagai kontribusi atas koefisien lantai bangunan (KLB). Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik cara Ahok tersebut.

"Tidak ada istilah pembiayaan dari sumber dana non-APBD, karena CSR pun harus masuk dalam sumber penerimaan APBD," kata Fahri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Contohnya, kata Fahri, adanya 'denda' atas KLB sebuah bangunan konstruksi oleh perusahaan swasta harus lebih dulu masuk sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP). "Jika ia adalah uang denda, maka masuk pendapatan negara (PNBP), bukan sumbangan swasta," kata Fahri.

"Jadi swasta yang kena denda tidak bisa langsung diminta untuk bangun simpang susun Semanggi. Itu salah fatal!" ujar dia.

Menurut Fahri, pembangunan proyek simpang susun Semanggi harus terlebih dahulu dibahas bersama DPRD. Dana CSR dan kontribusi tambahan harus lebih dulu masuk APBD.

Setelah masuk APBD, sebuah proyek dan belanja daerah harus direncanakan dan dibahas bersama DPRD. Hal ini dilakukan agar mudah dalam melakukan pengawasan. Apabila tak masuk APBD dan dibahas di DPRD, akan sulit dilakukan pengawasan.

"Bagaimana bisa DPRD melakukan pengawasan terhadap sebuah proyek yang tidak menggunakan dana APBD," tutur Fahri.

Dia pun meminta Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, KPK, BPKP, dan BPK serius mendalami kasus beberapa proyek infrastruktur di DKI yang bersumber dari dana non-budgeter atau di luar APBD.

Sebelumnya, dalam acara 'Mata Najwa', yang ditayangkan Metro TV, Ahok mengatakan ada payung hukum terkait dengan pembiayaan proyek infrastruktur di DKI yang menggunakan dana kontribusi, seperti simpang susun Semanggi. Payung hukum tersebut berupa peraturan Menteri Dalam Negeri.

"Kontribusi tambahan gedung, ada Permendagri, tidak boleh ambil uang. Padahal pengusaha untung, maka bagilah untung itu. Bukan bagi dalam bentuk uang, tapi bagi infrastruktur. Uang (infrastruktur) dari mereka, dinilai oleh penilai, lalu dicatat masuk APBD," kata Ahok dalam acara Mata Najwa pada Senin (27/3/17).

Sumber : Detik